Hukum & Politik

Memilih pemimpin Negeri menentukan Masa Depan Bumi Pertiwi

Gambar

calon presiden Indonesia periode 2014-2019

Indonesia kini berada digerbang pilihan-pilihan yang akan menentukan arah gerak negara untuk masa  mendatang. Momentum itu kian lama kian terasa dan semakin dekat menghampiri kita. Pasalnya, Pemilu presiden dan wakil presiden tidak lama lagi akan digelar. Dimana estafet tangga kemajuan bangsa akan bergulir dan berpindah kepada pemimpin baru. Pemimpin yang dipercaya dan dipilih oleh rakyat untuk mengemban amanah diperiode lima tahun mendatang. Dan yang menjadi masalah adalah apakah bangsa Indonesia sudah siap menghadapi pilihan-pilihan itu?

Pilihan-pilihan yang bukan hanya sebatas pada kandidat calon yang mengajukan dirinya saja. Namun juga pilihan atas ide, prinsip dan cita-cita dari seorang pemimpin tersebut untuk bangsanya. Tentu ini menjadi pertanyaan mendasar, melihat Indonesia sebagai Negara yang besar yang memiliki hampir 240.000.000 Jiwa ini mempunyai banyak permasalahan dan tantangan yang mesti dijawab dan diselesaikan. Mulai dari permasalahan sosial politik, ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan dan berbagai masalah dan tantangan lainnya.  Dan oleh karenanya memilih pemimpin hari ini akan menentukan bagaimana Indonesia menjawab persoalan itu untuk masa yang akan datang.

Memilih pemimpin tentu bukan menjadi hal yang sulit, jika pada prosesnya rakyat Indonesia memahami dan meresapi makna dari pilihan-pilihan tersebut. Mendasari pilihannya pada hati nurani dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya kepemimpinan bagi Indonesia. Memilih dengan kemauan sendiri, bukan dengan paksaan apalagi bayaran atas suara yang diberikan. Setiap suara memiliki nilai dan berharga bagi Negara. Dimana setiap suara dipandang sama mewakili kedaulatan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi didalam bernegara. Dan keberadaannya turut menentukan bagaimana indonesia dihari-hari yang mendatang. Oleh karenanya menjadi pemilih yang cerdas adalah suatu kewajiban yang mesti dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sebab Permainan Media, rekayasa opini, kampanye hitam dan sebagainya adalah hal yang biasa terjadi dalam percaturan perpolitikan dinegeri ini. Tapi pada dasarnya masyarakatlah yang akan menilai dan menentukan sendiri siapa pemimpin yang paling ideal bagi mereka. Yakni Pemimpin yang mewakili aspirasi dan mampu menjawab harapan rakyatnya. Pemimpin yang mampu mewujudkan cita-cita bangsa dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karenanya semangat dan pemahaman ini mesti terus ditumbuhkan. Karena satu suara turut menentukan masa depan Indonesia. Dimana memilih pemimpin berarti menentukan arah gerak bangsa indonesia untuk menjawab tantangan diwaktu yang akan datang. Dan pilihan itu ada ditangan kita, ditangan seluruh bangsa indonesia.  Untuk memilih pemimpin yang Amanah, berkredibilitas tinggi,  mewakili aspirasi rakyatnya dan mampu memberikan perbaikan dan kemajuan bagi  Indonesia di masa yang akan datang.

tulisan telah dimuat di : http://www.dakwatuna.com/2014/05/17/51407/memilih-pemimpin-negeri-menentukan-masa-depan-bumi-pertiwi/#axzz32iQQCUWg

 

Iklan

PERBANDINGAN TEORI PERCOBAAN, PENYERTAAN & GABUNGAN ANTARA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM & BARAT

PERBANDINGAN TEORI PERCOBAAN, PENYERTAAN & GABUNGAN ANTARA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM & BARAT

IMG_6381

Percobaan Menurut Hukum pidana Islam dan Barat

Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Hukum Pidana Barat

pada dasarnya penjelasan mengenai percobaan secara langsung berdasarkan hukum pidana islam tidak dijelaskan secara khusus. Namun ada hal yang mngkkin bisa dipersamakan dengan hal itu yakni dinamakan jarimah tidak selesai. Teori percobaan  sendiri dalan hukum pidana Islam, tidak dibicarakan secara rinci oleh para fuqaha. Hal ini disebabkan oleh karena:(1)     percobaan melakukan tindak pidana tidak dikenanakan hukuman hadd atau qisas. Tetapi dengan hukuman ta’zir.

(2)     Dengan adanya aturan-aturan hukum mengenai tindak pidana ta’zir, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta’zir dijatuhkan atas setiap perbuatan ma’siat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman hadd atau qisas. Dalam hukum pidana Islam, percobaan disebut sebagai jarimah tidak selesai yang tetap dikenakan hukum selain hadd dan qisas.

Adapun pendirian syara tentang percobaan melakukan tindak pidana lebih mencangkup kepada hukum-hukum positif. Sebab menurut syara setiap perbuatan sekalipun itu tidak selesai disebut maksiat yang dijatuhkan hukuman, dan dalam hal ini tidak ada kekecualian terhadapnya.      Adapun fase yang ada dalam tindak pidana adalah pemikiran dan perncanaan, persiapan dan pelaksanaan. Adapun dalam hukum pidana islam yang dimaksud dengan tindakan pidana adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tindak pidana itu sendiri. Jadi ukuran perbuatan dalam percobaan yang dapat dipidana adalah jika perbuatan tersebut berupa maksiat.

Percobaan/ pogging dalam hukum pidana barat berarti suatu upaya mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Adapun ketentuan mengenai percobaan ini diatur dalam pasal 53 KUHP. Dimana percobaan dalam melakukan kejahatan dikenakan hukuman pidana jika si pelaku sudah nampak dengan permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan ini tidak selesai hanya sebagai akibat dari hal-hal yang tidak tergantung dari kemauan si pelaku. Jadi tindak pidana percobaan dalam hukum pidana Barat mengacu pada suatu tindak pidana sudah diawali dengan permulaan pelaksanaan ataupun yang belum tercapai pada tujuannya karena hal yang disebabkan diluar kehendak pelaku.
  • Persamaan dan perbedaan

Adapun Pada hukum pidana Islam dan barat terdapat beberapa kesamaan diantaranya adalah sama-sama menjatuhkan hukuman bagi yang melakukan pelaksanaan tindak pidana dalam hal ini pelaksanaan yang tidak selesai. Hal ini menyimpulkan bahwa hukum pidana barat dan islam sama-sama bertumpu pada ada atau tidaknya suatu “perbuatan pelksanaan“ dalam suatu tindakan pidana sebagai tolok ukur bisa dihukumnya suatu tindak pidana. Adapun bentuk kesamaan lain adalah sama-sama mengenyampingkan fase sebelum pelaksanaan baik itu fase pemikiran maupun perencanaan dimana dalam hukum pidana Islam maupun barat, sama-sama tidak menjatuhkan hukuman pada kedua hal tersebut.

                Adapun dalam pidana islam tidak ada pengecualian terhadap percobaan yang terdapat maksiat didalamnya, perbuatan itu tetap dijatuhi hukuman. Adapun dalam hukum barat berbeda, hukum barat memisahkan mana yang kejahatan mana yang pelanggaran. Dimana dalam kejahatan maka bentuk percobaannya dijatuhi pidana, sedangkan bentuk pelanggarannya tidak.

 Penyertaan Menurut Hukum pidana Islam dan Barat

Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Hukum Pidana Barat

                Pada dasarnya Dalam hukum pidana Islam, para fuqaha membedakan penyertaan ini ke dalam dua bagian, yaitu:

  1.  Turut berbuat langsung (isytirak-mubasyir), orang yang melakukannya disebut syarik mubasyir . terjadi apabila seorang syarik musyakir tersebut menjad kawan nyata dalam pelaksanaan tindak pidana. Adapun Para fuqaha mengadakan pemisahan apakah kerja sama dalam mewujudkan tindak pidana terjadi secara kebetulan (tawafuq), atau memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya (tamalu). Pada tafawuq, para peserta berbuat karena dorongan pribadi dan fikirannya yang timbul seketika itu, seperti yang sering terjadi pada kerusuhan atau perkelahian secara keroyokan. Berbeda dengan tamalu, para peserta telah bersepakat untuk berbuat sesuatu tindak pidana dan menginginkan bersama terwujudnya hasil tindak pidana tesebut, serta saling membantu dalam melaksanakannya. kebanyakan fuqaha berpendapat, tanggung jawab tawafuq terbatas pada perbuatannya saja, tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan peserta lain. Namun pada tamalu, para peserta harus bertanggung jawab atas perbuatannya secara keseluruhan.
  2. Turut berbuat tidak langsung (isytirak ghairul mubasyir/ isytirak bit-tasabbubi), orang yang melakukannya disebut syarik mutasabbib. Turut berbuat tidak langsung terjadi apabila orang ini menjadi penyebab adanya tindak pidana tersebut baik karena penghasutan, janji-janji atau menyuruh, atau memberi bantuan namun tidak ikut serta. Intintya orang ini berada di belakang layar terjadinya pidana.
Penyertaan  secara singkat berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Hal ini bisa dilihat lebih lanjut dalam Rumusan perundang-undangan tentang teori penyertaan terdapat pada pasal 55 dan 56 KUHP. Dimana dalam pasal ini bisa disimpulkan terdapat lima golongan peserta tindak pidana, yaitu :

  1. yang melakukan perbuatan (plegen, dader),
  2. yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader),
  3. yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader),
  4. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker),
  5. yang membantu perbuatan (medeplichtig zijn, medeplichtige)

yang mana masing-masing dari lima golongan ini memiliki kriteria dan akibat hukum yang berbeda- beda terkait pidana yang akan dijatuhkannya

 

  • Persamaan dan Perbedaan

Persamaan antara hukum pidana Islam dengan berat dalam hal turut berbuat tidak langsung dimana baik yang menghasut maupun yang menyuruh melakukaan ialah hukumannya sama dengan pelaku utama. adapun pembedaan mendasar terkai pemisahan dan pembagian bentuk-bentuk penyertaan antara hukum barat dan hukum islam dimana Pada hukum barat penyertaan dibagi kedalam 5 bagian yaitu

  1. orang yang melakukan (pleger),
  2. orang yang menyuruh melakukan (doen plegen),
  3. turut melakukan (mede pleger),
  4. membujuk (uitloken) dan
  5. membantu melakukan (medeplichtige).

Sehingga dari masing-masing pembagian tersebut memiliki dampak hukum yang berbeda-beda. sedangkan pada hukum pidana Islam hanya dibagi menjadi 2 bagian yaitu turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung. Dengan begitu maka hukuman yang diancamkan sifatnya sama yakni hukuman ta’zir.

Gabungan Menurut Hukum pidana Islam dan Barat

Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Barat

 

                Teori ini pada dasarnya sudah dikenal sedari dulu oleh para Fuquha, namun dalam hukum pidana Islam, dibatasi oleh teori lain yaitu teori saling memasuki atau melengkapi (tadakhul) dan teori penyerapan atau al- Jabbu.Menurut teori tadakhul, (hanafi,1967,331-334) dimana yang berlaku adalah dua teori dibawah ini

  1. teori saling melengkapi, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman. Teori ini didasarkan oleh dua pertimbangan
    1. hukum di bentuk untuk memberikan pengajaran
    2. meski perbuatan berganda hukuman yang diberikan bisa saling melengkapi, cukup satu hukuman
    3. Teori penyerapan al-Jabbu, adalah menjatuhkan suatu hukuman dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Contohnya hukuman mati, yang mana pelaksanaannya menyerap hukuman-hukuman lain.

 

                Gabungan tindak pidana terjadi bila si pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dan diataranya itu belum ada keputusan hakim berkekuatan hukum tetap. Rumusan ketentuan mengenai Gabungan diatur didalam KUHP pasal 63 sampai 71. Dimana bentuk-bentuknya sebagai berikut:

  1. Seseorang dengan satu perbuatan melekukan beberapa tindak pidana. Hal ini dinamakan concursus idealis
  2. Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindakan pidana tetapi tidak ada hubungannya ( perbuatan yang dilanjutkan)
  3. Seseorang melakukan beberapa perbuatan tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing adalah tindakan pidana, concursus realis.gabungan sebenarnya

 

Persamaan dan Perbedaan

                Persamaannya antara hukum pidana Islam dan hukum pidana barat, tedimana keduanya sama-sama. mengenal pengulangan tindak pidana atau residif,  mengenal teori penyerapan, dalam penjatuhan pidana

Dalam hukum islam, islam memandang dengan cara yang lebih sederhana dan gambalang yakni dengan hanya 2 bagian yaitu teori saling memasuki/ melengkapi  dan penyerapan. Seddangkan pidana barat, mengunakan 4 teori gabungan terdiri dari teori penyerapan, penyerapan yang dipertajam, kumulasi murni, dan kumulasi terbatas. Yang kemudian secara prinsip setidaknya berbeda. Sehingga akan turut memengaruhi hasil putusan yang dikeluarkan terkait isu teori gabungan tindak pidana.

Dampak dari Otonomi Daerah dan Pengaruhnya Otoritas Pemerintahan Pusat

BdHMh9JIIAAE0zx

Berawal dari terbukanya sistem otonomi daerah dalam kaitannya penerapan UU No. 32 Tahun 2004 kini semakin memberikan peluang serta kesempatan kepada daerah-daerah untuk bisa mengatur kepemerintahan didaerahnya secara mandiri dan sendiri-sendiri. Adapun dengan keberadaan UU ini semakin menegaskan pula kepada kita bahwa setidaknya pemerintahan pusat telah mengamanahkan kepada pemerintahan daerah mengenai pengelolaan pengembangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi negara secara langsung kepada pemerintahan daerah. Adapun secara mudah kita bisa menyebut bahwa pemerintah daerah lah yang bertugas secara substansial sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi pembangunan dan juga fungsi meningkatkan kesejahteraan berdasarkan rencana pembangunan masing masing daerah. Dan berdasarkan pada acuan pembangunan Nasional dari pemerintah pusat.

Penerapan UU otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya merupakan dasar pelaksanaan pemerintahan  daerah di Indonesia. UU otonomi daerah di Indonesia merupakan payung hukum yang melandasi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemerintahan  daerah di bawah UU Otonomi daerah seperti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan seterusnya. UU otonomi daerah itu sendiri  merupakan  implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem tata negara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: “Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”[1]

Adapun pemerintahan daerah  dan penerapan otonomi daerah di Indonesia diawali sejak gerakan reformasi 1998. Dimana tepatnya pada tahun 1999 UU otonomi daerah  mulai diberlakukan tercermin pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Hingga akhirnya setelah adanya kritik dan penyempurnaan dan judicil review atas UU tersebut lahirlah UU  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hingga regulasi ini terus bergulir dan menemui ujungnya pada perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.[2] Adapun Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan dinamika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Adapun hal ini juga berdampak langsung mengenai peran dan fungsi dari perangkat daerah yang ada di masing-masing daerah.

Dari lahirnya regulasi diatas kalau kita mau membaca seksama mekanisme dan kewenangan yang diatur oleh rangkaian UU itu semakin mempertegas dan memperkuat kewenangan daerah dalam mengatur wilayah otonominya. Dengan kata lain terdapat individual power dalam pelaksanaan kewenangan daerah yang diemban oleh pemerintah daerah yang tidak terikat dengan pemerintahan pusat. Dimana daerah punya legitimasi kuat untuk mau membawa kemana pembangunan didaerahnya. Hanya sebagian kecil peran pusat dan tujuan pembangnan yang diarahkan kesana, namun selebihnya pemerintah daerahlah yang punya kewenangan. Artinya apa, yang jelas kita akan melihat bahwa dalam pemerintahan skala nasional pemerintah pusat memiliki tuntutan yang besar dari masyarakat namun mereka hanya memiliki otoritas yang kecil. Jadi bagaimana pemerintah pusat menjalankan pemerintahan yang sebegitu besar dengan tuntutan yang besar pula tapi hanya dengan otoritas yang kecil.

Hanya peranan dan kedudukannya saja yang mewakili dan menjadi simbol dari negara dan bangsa. Namun dalam aspek pemerintahan maka menurut hemat saya otonomi daerah setidaknya telah memangkas juga kewenangan dan otoritas pusat. Karena hal-hal yang berkaitan langsung dengan daerah dan wilayah-wilayah provinsi, kota, atau kabupaten sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah yakni Gubernur dan Walikota/ Bupati bukan lagi menjadi kewenangan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.

 

Kontroversi RUU “pertembakauan” : PP Pengendalian tembakau VS RUU Pertembakauan (Titipan ASING)

Image

gambar ini saya kutip dari www.komhukum.com

Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia menjadi peringkat ke -3 dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China dan India (WHO,2008). Selain itu, konsumsi Indonesia akan rokok menduduki peringkat 5 terbesar didunia. Faktanya, lebih dari 40,3 juta anak Indonesia usia 0-14 tahun hidup bersama prokok dan terpapar asap rokok yang sangat berisiko terhadap kesehatan mereka.

Tertanggal 24 desember 2012 presiden RI Telah menandatangani PP No 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. PP tersebut dibuat dengan harapan agar lebih terkendalinya industri rokok dengan beberapa pembatas dan mekenisme pengendalian yang diatur didalamnya. Namun permasalahannya adalah ketika kebijakan tersebut akan berjalan rupanya di tahun ini muncul secara tiba-tiba RUU Pertembakauan ke Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) 2013. Yang sampai hari ini pun masih belum jelas siapa yang mengajukannya.

Hal ini pun begitu  mengejutkan para pakar kesehatan dan penggiat anti rokok. Pasalnya RUU tentang pengendalian temabakau sudah diajukan semenjak tahun 2006 silam, namun belum mendapat respon untuk dibahas di DPR. Sedangkan RUU yang saat ini telah masuk prolegnas adalah RUU Pertembakauan yang dari namanya saja sudah mengandung banyak persepsi dan tafsiran. Disinyalir RUU Pertembakauan ini adalah RUU yang masuk karena titipan asing dari industri rokok untuk mempertahanka status quo nya di Indonesia. RUU pertambakauan ini pun dipandang sebagai RUU yang begitu berlawanan isinya dengan PP No 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

Mulai dari judulnya yang multi tafsiran “pertembakauan” yang seharusnya berisi tentang pengaturan dari hulu ke hilir, namun tenyata berbeda. Hal ini karena isi dari RUU pertembakaun tersebut meyangkut hal tentang pengaturan industri rokok di Indonesia, aspek perniagaan, lalu kemudian Investasi, periklanan, dan sbagainya yang semakin membuka peluang terbuka dan meluasnya industri rokok di indunesia serta terlihat sekali dalam RUU tersebut terjadi pengenyampingan aspek kesehatan. Selain hal itu rupanya Ruu ini Juga berusah mengahpuskan UU NO 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur pengendalian zat adiktif. Padahal pasal tersebut merupakan patyung hukum dari PP No 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dinyatakan. Jelas, kesehatan indonesia sedang diancam oleh RUU ini.

Hal inilah yang menjadi tiik tekan bahwa permasalahan PP pengendalian pertembakauan dengan RUU pertembakauan menjadi polemik yang harus segera diangkat demi mencerdaskan masyarakat serta membuat kita semua sadar akan hal ini. Selain itu masalah ini juga bukan hanya menyangkut masalah Kesehatan tetapi juga menyangkut permaslahan Sosial dan hukum serta menyangkut juga didalamnya hajat orang banyak.

indonesia sekarang di hadapkan pada pilihan pahit ini..

saatnyalah pemuda bergerak..