Optimalisasi Informasi untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan Tinggi


IMG_2031 “Setiap warga Negara Berhak mendapat pendidikan”
 (pasal 31 UUD 1945)

Kutipan pasal Undang-undang Dasar 1945 tersebut kiranya sudah sering kita dengar ataupun lihat dalam tulisan-tulisan ilmiah ataupun  diskusi-diskusi lainnya.  Isi pasal tersebut tampaknya terlalu ideal menggambarkan hal yang harus diperbuat  penyelenggara negara dalam mengurusi  pendidikan rakyatnya. pasal tersebut menjadi dasar keluarnya kebijakan terkait pendidikan diindonesia namun implementasi dari kebijakan tersebut tak terdengar gaungnya sampai keseluruh pelosok negara. Fakta menyatakan bahwa meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dalam kurun waktu 10 tahun antara 2003 sampai tahun 2013 ini tidak menunjukkan keseimbangan dengan pemerataan pendidikan menengah atas dan tinggi. Pasalnya Angka partisipasi pendidikan tinggi masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan pendidikan dasar dan menengah. Angka partisipasi terhadap perguruan tinggi hanya berkisar dimana partisipasi peguruan tinggi hanya 18,7 % saja. [1]

Hal ini setidaknya menunjukkan adanya celah yang mestinya dioptimalkankan oleh pemerintah agar terwujudnya tujuan negara sebagaimana yang terdapat dalam alinea ke 4 pembukaan UUD 1945 Yakni “Mencerdaskan Kehidupan bangsa”.[2] Diantara permasalahan pendidikan yang ada hari ini adapun yang menjadi titik yang menjadi sorotan adalah pemahaman bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai hari ini masih banyak diantara masyarakat yang belum mengerti tentang keterkaitan antara pendidikan dan taraf hidup ataupun kesejahteraan. Rendahya kesadaran terhadap hal tersebut acapkali dianggap sebagai penyebab rendahnya pula prosentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Tanggung jawab pemerintah sesungguhnya bukan hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kebijakan terkait pendidikan tetapi diatas semua itu adalah memberikan penyadaran dan edukasi secara langsung tentang urgensi pentingnya pendidikan bagi kehidupan.  Karena dengan pemahaman dan kesadaran yang baik dari masyarakat akan pentingnya suatu pengajaran dan pendidikan maka akan secara otomatis menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pendidikan khususnya pendidikan menengah dan tinggi.

Banyaknya  kebijakan yang menfasilitasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pendidikan menengah dan tinggi pun sampai hari ini dirasa belum maksmal. Minimnya informasi yang sampai ke pelosok masyarakat menjadi penyebab utama tumpulnya kebijakan  kebijakan yang dilakukan. Paradigma masyarakat tentang mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dirasa masih lebih dominan dimasyarakat dibanding informasi-informasi kemudahan yang telah disediakan oleh pemerintah. Seperti halnya program wajib belajar 9 dan 12 tahun atau kemudian program pembiayaan Bidik misi bagi Perguruan Tinggi gaungnya meredam dan tak terdengar di pelosok-pelosok negeri. Sehingga minimnya informasi ditambah ketiadaan integrasi terkait perluasan informasi kebijakan tersebut membuat peningkatan tidak tajam. Adapun tujuan penulisan essay ini adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pendidikan menengah dan tinggi pada umumnya selain itu memberikan alternatif cara perluasan informasi agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

  1. A.     Pembahasan

Minimnya pemahaman ditambah rendahnya informasi yang diberikan dirasa menjadi penyebab utama belum optimalnya pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah terkait pendidikan. Tingginya angka penduduk usia 15-21 tahun ( usia pendidikan menengah dan tinggi) yang mana jika kita kaitkan dengan data partisipasi pendidikan pada SMA dan PT menunjukkan ketimpangan yang cukup besar. Sampai hari ini jumlah mahasiswa yang terdidik di indonesia barulah mencapai 4,6 juta jiwa sedangkan yang berada dalam rata-rata usia tersebut berjumlah 25 juta jiwa.

Jika ditelaah lebih lanjut apakah benar faktor ekonomi masyarakat yang menjadi penyebab utamanya, ataukah ada faktor lain selain hal tersebut yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi dalam pendidikan tinggi. hal ini menunjukkan kejanggalan jika kita melihat duduk permasalahn tersebut dari segi pendanaan, pasalnya anggaran pendidikan sebagai mana yang termaktub dalam pasal 21 ayat 2 UU No 2 TAHUN 2010 tentang  Perubahan atas UU No 47 tahun 2009 tentang Anggaran pendapatan belanja Negara tahun 2010 dinyatakan bahwa:

  1.  Anggaran pendidikan adalah sebesar  Rp225.229.295.262.400,00 (dua ratus dua puluh lima triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).
  2. Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp1.126.146.476.312.000,00 (satu kuadriliun seratus dua puluh enam triliun seratus empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).[3]

Dari kutipan pasal tersebut kita bisa mengetahui bahwa seungguhnya ada porsi yang besar dari segi anggaran yang sudah dipertimbangkan oleh pemerintah untuk pendidikan yang mana dengan jumlah tersebut mestinya bisa dioptimalkan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Hal ini juga bisa dilihat melalui keberadaan program-program penunjang yang menyita anggaran namun belum maksimal menammpung kebutuhan masyarakat. Adapun yang menjadi point penting dari permasalahan pemerataan pendidikan seperti yang diungkapkan diatas adalah masalah pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk ikut serta dalam pendidikan ditaraf yang lebih tinggi.

Hal ini utamanya masih kental betul jika kita coba telisik lebih lanjut perbandingan kepedulian masyarakat tentang pendididikan antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan. Tentu kita akan mendapati ketimpangan yang tajam dimana masyarakat kota memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi dibanding pedesaan. Artinya masyarkat perkotaan secara umum melihat bahwa pendidikan menengah dan tinggi adalah hal yang penting untuk dicapai demi meninggkatkan kesejahteraan. Disisi lain dipedesaan atau dipelosok secara umum bisa dkatakan berlainan karena secara sosial dengan keterbatasan informasi dan kontak sosial masyarakat dipelosok lebih memilih untuk bekerja dibanding sekadar kuliah selama beberapa tahun lantas bekerja. Dikaitkan dengan peran pedesaan menyediaakan kebutuhan penunjang bagi perkotaan maka paradigma untuk bekerja lengsung dibanding menempuh pendidikan menjadi hal yang dominan dimasyarakat.

Maka dalam hal ini perlu penyikapan yang serius dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Solusi permasalahan ini buka lagi dilakukan dalam ranah kebijakan saja, namun perlu langkah kongkrit yang digunakan untuk membentuk paradigma baru masyarakat tentang pendidikan. Peran pemerintah semestinya tidak lagi sebatas kreator regulasi semata namun juga memastikan regulasi yang telah dibuatnya bisa berjalan dan diterima oleh masyarakat. Perlu ada inovasi dalam pelaksanaan dan implementasi program-program pemerintah. Jangan sampai  dengan pengalokasian dana yang besar tidak berdampak bagi meningkatkannya akses pendidikan masyarakat.

Optimalisasi pertama yang mesti dilakukan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan menengah dan tinggi adalah inovasi dalam publikasi program-program yang sudah dibuat. Studi kasus inforamasi Bidik misi misalnya, perlu adanya cara baru yang bisa menembus segala lapisan masyarakat baik kota maupun desa agar faham tentang adanya kemudahan untuk berkuliah tanpa harus mengeluarkan biaya. Pemerintah setidaknya harus mengerti sudut pendang masyrakat lalu kemudian mengarahkan paradigma tersebut kepada paradigma baru dengan sebuah alternatif. Pemahaman masyarakat tentang mahalnya biaya pendidikan mesti diredam, dan diluruskan bahwa terkait pembiayaan terhadap pendidikan tinggi dimungkinkan adanya jalur khusus yang pemerintah sediakan. Dan jalur tersebut diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan dari segi ekonomi. Adapun terkait cara penanaman informasi tersebut pemerintah bisa menggunakan banyak cara yang memang sudah tersedia dan mestinya pemerintah bisa optimalkan. Salah satunya adalah mengoptimalkan fungsi pemerintahan terkecil dari kota ataupun kabupaten untuk mempublikasikan program tersebut. Contohnya kelurahan ataupun kantor kecamatan atau deaprtement sosial yang mana sebetulnya bisa dimanfaatkan sebagai sarana publikasi program-program pemerintah terkait pendidikan yang kemudian bekerjasama dengan dinas pendidikan setempat.

Selain berbasis informasi unit pemerintahan terkecil disektor kota atau kabupaten seperti kelurahan atau kecamatan tersebut bisa juga membantu terlibat dalam wujud pendataan. Pendataan ini berkaitan dengan pendataan berapabanyak warga kurang mampu didaerah tersebut yang kemudian beranggotakan keluarga yang masuk dalam usia 17-24 tahun (usia rata-rata menegah atas dan perguruan tinggi). untuk kemudian data tersebut diutamakan dan digunakan sebagai acuan dasar pemetaan masyarakat yang membutuhkan dalam hal ekonomi namun berpeluang untuk mendapat kemudahan untuk melanjutkan keperguruan tinggi. Adapun alternatif cara yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan  informasi tentang kemudahan yang pemerintah sediakan adalah berbasis integrasi fungsi setiap segmen pemerintahan.

Dimana yang dimaksud dengan integrasi fungsi setiap segmen pemerintahan adalah melibatkan semua elemen pemerintahan untuk ikut serta mempublikasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Termasuk diantaranya segala kemudahan yang memang sudah pemerintah sediakan namun keterbatasan akses masyarakat menjadi buta akan hal tersebut. Karena lewat integrasi keterlibatan banyak pihak yang ikut menyentuh langsung kesadaran masyarakat disemua lini kehidupan ini maka secara berangsur-angsur pemahaman masyarakat pasti dapat membaik. Dengan harapan melalui Pemberian pemahaman yang baik ini masyarakat menjadi tergugah dan mau terlibat dalam melaksanakan pendidikan tinggi.

Selain itu jika ingin lebih dalam lagi pemerintah harus membuat cara-cara kreatif untuk turun langusng memberikan pemahaman kepada masyarakat berbasis non regulating. Misalnya membuat mobil pusat informasi keliling yang fungsinya adalh memberikan informasi terkait pendidikan dan kemudahan yang bisa didapat secara langsung kepada masyarakat dipelosok. Terutama masyarakat yang dalam hal ini sudah dipetakan sebagai masyarakat yang minim informasi nmun terdapat banyak objek terkait kebijakan yaitu masyarakat berusia 15-22 tahun diusia pendidikan menengah dan tinggi. adapun tugas dari mobil keliling ini adalah mengedukasi, mengontrol juga memberikan layanan dan menghimpun unit pemerintahan dibawah kecamatan ataupun kelurahan misalnya RT/RW agar mengetahui informasi pendidikan. Karena unit pemerintahan paling kecil dibawah kelurahan adalh RT/RW tersebut yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sekarang bukanlah saatnya lagi pemerintah membuat sekedar regulasi tanpa pengawasan langsung memastikan masyarakat mengerti dan mengetahui namun sekarang pemerintah harus putar cara agar masyarakat bisa sadar dan tergerak mengikuti aturan dan atau standart yang telah pemerintah sediakan. Kecenderungan sosial memunculkan fakta menarik dilapangan bahwa masalah selesai dengan lebih cepat disaat sistem yang dibuat langsung bersentuhan dengan masyarakat. Adapun fungsi hukum dan regulasi yang dibuat adalah untuk memastikan dan juga memberikan koridor ketetapn yang bisa ditempuh.

Dilain sisi segi implementasi kebijakan menuntut pemerintah berinovasi dan kreatif untuk melaksanakan kewajibannya agar tujuan tercapai. Adapun cara optimalisasi pendidikan diindonesia mesti dikuatkan dari segi optimalisasi informasi terkait pemahaman dan penyadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Adapun segi peraturan dan kebijakan sebenarnya sudah cukup mengakomodir hanya saja banyak yang perlu dievaluasi terkait implementasi dan juga penanganan sehingga pemerintah harus memperbaikinya agar masyarakat dapat meilai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan tujun negara dalam hal ini mencerdaskan kehidupan bangsa.

  1. B.     Penutup

Adapun kesimpulan yang bisa ditarik dari penulisan ini adalah bahwa masalah ketidakmerataan pelakasanaan pendidikan di Indonesia dan penurunan tingkat partisipasi pendidikan tinggi dibandingkan dengan tingkat dibawahnya bukanlah disebabkan oleh faktor regulasi atau kebijakan semata.  Permasalahan tersebut lebih disebabkan pada minimnya informasi yang memperbaiki pemahaman masyarakat serta kurangnya edukasi yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Adapun hal yang apat diperbuat untuk mengoptimalkan pendidikan demi terwujudnya kesejahteraan ditengah masyarakat adalah mengintegrasikan elemen pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk memberikan informasi dan edukasi terkait pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pendiidkan dalam meningkatkan kesejhteraan masyarakat.

Pernulis yakin dengan informasi dan pemberian pemahaman yang benar kepada masyarkat paradigma yang selama ini membatasi masyarakat untuk ikut serta dalam pendididikan tinggi dapat diredam serta angka partisipasinya bisa semakin meningkat. Adapun cara yang dapat dilakuaka pemerintah adalah melakukan inovasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sentuhan langsung terhadap masyarakat dengan ikut melibatkan institusi pemerintahan terkecil disetiap kota/kabupaten juga bisa digunakan untuk mendesak masyarakat untuk tergerak ikut serta dalam pendidikan. Selain itu monitoring langsung untuk memastikan semua masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dari pemerintah juga mesti ditingkatkan. Agar masyarakat memahami bisa pentingnya pendidikan lalu tergerak dan termotivasi untuk ikut serta dalam pendidikan dan bisa mencapai derajat kesejahteraannya. Untuk kehidupan masyarakat dan bangsa dan negara yang lebih baik dimasa mendatang.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s