PERBANDINGAN TEORI PERCOBAAN, PENYERTAAN & GABUNGAN ANTARA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM & BARAT

PERBANDINGAN TEORI PERCOBAAN, PENYERTAAN & GABUNGAN ANTARA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM & BARAT

IMG_6381

Percobaan Menurut Hukum pidana Islam dan Barat

Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Hukum Pidana Barat

pada dasarnya penjelasan mengenai percobaan secara langsung berdasarkan hukum pidana islam tidak dijelaskan secara khusus. Namun ada hal yang mngkkin bisa dipersamakan dengan hal itu yakni dinamakan jarimah tidak selesai. Teori percobaan  sendiri dalan hukum pidana Islam, tidak dibicarakan secara rinci oleh para fuqaha. Hal ini disebabkan oleh karena:(1)     percobaan melakukan tindak pidana tidak dikenanakan hukuman hadd atau qisas. Tetapi dengan hukuman ta’zir.

(2)     Dengan adanya aturan-aturan hukum mengenai tindak pidana ta’zir, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta’zir dijatuhkan atas setiap perbuatan ma’siat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman hadd atau qisas. Dalam hukum pidana Islam, percobaan disebut sebagai jarimah tidak selesai yang tetap dikenakan hukum selain hadd dan qisas.

Adapun pendirian syara tentang percobaan melakukan tindak pidana lebih mencangkup kepada hukum-hukum positif. Sebab menurut syara setiap perbuatan sekalipun itu tidak selesai disebut maksiat yang dijatuhkan hukuman, dan dalam hal ini tidak ada kekecualian terhadapnya.      Adapun fase yang ada dalam tindak pidana adalah pemikiran dan perncanaan, persiapan dan pelaksanaan. Adapun dalam hukum pidana islam yang dimaksud dengan tindakan pidana adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tindak pidana itu sendiri. Jadi ukuran perbuatan dalam percobaan yang dapat dipidana adalah jika perbuatan tersebut berupa maksiat.

Percobaan/ pogging dalam hukum pidana barat berarti suatu upaya mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Adapun ketentuan mengenai percobaan ini diatur dalam pasal 53 KUHP. Dimana percobaan dalam melakukan kejahatan dikenakan hukuman pidana jika si pelaku sudah nampak dengan permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan ini tidak selesai hanya sebagai akibat dari hal-hal yang tidak tergantung dari kemauan si pelaku. Jadi tindak pidana percobaan dalam hukum pidana Barat mengacu pada suatu tindak pidana sudah diawali dengan permulaan pelaksanaan ataupun yang belum tercapai pada tujuannya karena hal yang disebabkan diluar kehendak pelaku.
  • Persamaan dan perbedaan

Adapun Pada hukum pidana Islam dan barat terdapat beberapa kesamaan diantaranya adalah sama-sama menjatuhkan hukuman bagi yang melakukan pelaksanaan tindak pidana dalam hal ini pelaksanaan yang tidak selesai. Hal ini menyimpulkan bahwa hukum pidana barat dan islam sama-sama bertumpu pada ada atau tidaknya suatu “perbuatan pelksanaan“ dalam suatu tindakan pidana sebagai tolok ukur bisa dihukumnya suatu tindak pidana. Adapun bentuk kesamaan lain adalah sama-sama mengenyampingkan fase sebelum pelaksanaan baik itu fase pemikiran maupun perencanaan dimana dalam hukum pidana Islam maupun barat, sama-sama tidak menjatuhkan hukuman pada kedua hal tersebut.

                Adapun dalam pidana islam tidak ada pengecualian terhadap percobaan yang terdapat maksiat didalamnya, perbuatan itu tetap dijatuhi hukuman. Adapun dalam hukum barat berbeda, hukum barat memisahkan mana yang kejahatan mana yang pelanggaran. Dimana dalam kejahatan maka bentuk percobaannya dijatuhi pidana, sedangkan bentuk pelanggarannya tidak.

 Penyertaan Menurut Hukum pidana Islam dan Barat

Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Hukum Pidana Barat

                Pada dasarnya Dalam hukum pidana Islam, para fuqaha membedakan penyertaan ini ke dalam dua bagian, yaitu:

  1.  Turut berbuat langsung (isytirak-mubasyir), orang yang melakukannya disebut syarik mubasyir . terjadi apabila seorang syarik musyakir tersebut menjad kawan nyata dalam pelaksanaan tindak pidana. Adapun Para fuqaha mengadakan pemisahan apakah kerja sama dalam mewujudkan tindak pidana terjadi secara kebetulan (tawafuq), atau memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya (tamalu). Pada tafawuq, para peserta berbuat karena dorongan pribadi dan fikirannya yang timbul seketika itu, seperti yang sering terjadi pada kerusuhan atau perkelahian secara keroyokan. Berbeda dengan tamalu, para peserta telah bersepakat untuk berbuat sesuatu tindak pidana dan menginginkan bersama terwujudnya hasil tindak pidana tesebut, serta saling membantu dalam melaksanakannya. kebanyakan fuqaha berpendapat, tanggung jawab tawafuq terbatas pada perbuatannya saja, tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan peserta lain. Namun pada tamalu, para peserta harus bertanggung jawab atas perbuatannya secara keseluruhan.
  2. Turut berbuat tidak langsung (isytirak ghairul mubasyir/ isytirak bit-tasabbubi), orang yang melakukannya disebut syarik mutasabbib. Turut berbuat tidak langsung terjadi apabila orang ini menjadi penyebab adanya tindak pidana tersebut baik karena penghasutan, janji-janji atau menyuruh, atau memberi bantuan namun tidak ikut serta. Intintya orang ini berada di belakang layar terjadinya pidana.
Penyertaan  secara singkat berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Hal ini bisa dilihat lebih lanjut dalam Rumusan perundang-undangan tentang teori penyertaan terdapat pada pasal 55 dan 56 KUHP. Dimana dalam pasal ini bisa disimpulkan terdapat lima golongan peserta tindak pidana, yaitu :

  1. yang melakukan perbuatan (plegen, dader),
  2. yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader),
  3. yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader),
  4. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker),
  5. yang membantu perbuatan (medeplichtig zijn, medeplichtige)

yang mana masing-masing dari lima golongan ini memiliki kriteria dan akibat hukum yang berbeda- beda terkait pidana yang akan dijatuhkannya

 

  • Persamaan dan Perbedaan

Persamaan antara hukum pidana Islam dengan berat dalam hal turut berbuat tidak langsung dimana baik yang menghasut maupun yang menyuruh melakukaan ialah hukumannya sama dengan pelaku utama. adapun pembedaan mendasar terkai pemisahan dan pembagian bentuk-bentuk penyertaan antara hukum barat dan hukum islam dimana Pada hukum barat penyertaan dibagi kedalam 5 bagian yaitu

  1. orang yang melakukan (pleger),
  2. orang yang menyuruh melakukan (doen plegen),
  3. turut melakukan (mede pleger),
  4. membujuk (uitloken) dan
  5. membantu melakukan (medeplichtige).

Sehingga dari masing-masing pembagian tersebut memiliki dampak hukum yang berbeda-beda. sedangkan pada hukum pidana Islam hanya dibagi menjadi 2 bagian yaitu turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung. Dengan begitu maka hukuman yang diancamkan sifatnya sama yakni hukuman ta’zir.

Gabungan Menurut Hukum pidana Islam dan Barat

Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Barat

 

                Teori ini pada dasarnya sudah dikenal sedari dulu oleh para Fuquha, namun dalam hukum pidana Islam, dibatasi oleh teori lain yaitu teori saling memasuki atau melengkapi (tadakhul) dan teori penyerapan atau al- Jabbu.Menurut teori tadakhul, (hanafi,1967,331-334) dimana yang berlaku adalah dua teori dibawah ini

  1. teori saling melengkapi, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman. Teori ini didasarkan oleh dua pertimbangan
    1. hukum di bentuk untuk memberikan pengajaran
    2. meski perbuatan berganda hukuman yang diberikan bisa saling melengkapi, cukup satu hukuman
    3. Teori penyerapan al-Jabbu, adalah menjatuhkan suatu hukuman dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Contohnya hukuman mati, yang mana pelaksanaannya menyerap hukuman-hukuman lain.

 

                Gabungan tindak pidana terjadi bila si pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dan diataranya itu belum ada keputusan hakim berkekuatan hukum tetap. Rumusan ketentuan mengenai Gabungan diatur didalam KUHP pasal 63 sampai 71. Dimana bentuk-bentuknya sebagai berikut:

  1. Seseorang dengan satu perbuatan melekukan beberapa tindak pidana. Hal ini dinamakan concursus idealis
  2. Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindakan pidana tetapi tidak ada hubungannya ( perbuatan yang dilanjutkan)
  3. Seseorang melakukan beberapa perbuatan tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing adalah tindakan pidana, concursus realis.gabungan sebenarnya

 

Persamaan dan Perbedaan

                Persamaannya antara hukum pidana Islam dan hukum pidana barat, tedimana keduanya sama-sama. mengenal pengulangan tindak pidana atau residif,  mengenal teori penyerapan, dalam penjatuhan pidana

Dalam hukum islam, islam memandang dengan cara yang lebih sederhana dan gambalang yakni dengan hanya 2 bagian yaitu teori saling memasuki/ melengkapi  dan penyerapan. Seddangkan pidana barat, mengunakan 4 teori gabungan terdiri dari teori penyerapan, penyerapan yang dipertajam, kumulasi murni, dan kumulasi terbatas. Yang kemudian secara prinsip setidaknya berbeda. Sehingga akan turut memengaruhi hasil putusan yang dikeluarkan terkait isu teori gabungan tindak pidana.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s