Dampak dari Otonomi Daerah dan Pengaruhnya Otoritas Pemerintahan Pusat

BdHMh9JIIAAE0zx

Berawal dari terbukanya sistem otonomi daerah dalam kaitannya penerapan UU No. 32 Tahun 2004 kini semakin memberikan peluang serta kesempatan kepada daerah-daerah untuk bisa mengatur kepemerintahan didaerahnya secara mandiri dan sendiri-sendiri. Adapun dengan keberadaan UU ini semakin menegaskan pula kepada kita bahwa setidaknya pemerintahan pusat telah mengamanahkan kepada pemerintahan daerah mengenai pengelolaan pengembangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi negara secara langsung kepada pemerintahan daerah. Adapun secara mudah kita bisa menyebut bahwa pemerintah daerah lah yang bertugas secara substansial sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi pembangunan dan juga fungsi meningkatkan kesejahteraan berdasarkan rencana pembangunan masing masing daerah. Dan berdasarkan pada acuan pembangunan Nasional dari pemerintah pusat.

Penerapan UU otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya merupakan dasar pelaksanaan pemerintahan  daerah di Indonesia. UU otonomi daerah di Indonesia merupakan payung hukum yang melandasi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemerintahan  daerah di bawah UU Otonomi daerah seperti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan seterusnya. UU otonomi daerah itu sendiri  merupakan  implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem tata negara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: “Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”[1]

Adapun pemerintahan daerah  dan penerapan otonomi daerah di Indonesia diawali sejak gerakan reformasi 1998. Dimana tepatnya pada tahun 1999 UU otonomi daerah  mulai diberlakukan tercermin pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Hingga akhirnya setelah adanya kritik dan penyempurnaan dan judicil review atas UU tersebut lahirlah UU  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hingga regulasi ini terus bergulir dan menemui ujungnya pada perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.[2] Adapun Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan dinamika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Adapun hal ini juga berdampak langsung mengenai peran dan fungsi dari perangkat daerah yang ada di masing-masing daerah.

Dari lahirnya regulasi diatas kalau kita mau membaca seksama mekanisme dan kewenangan yang diatur oleh rangkaian UU itu semakin mempertegas dan memperkuat kewenangan daerah dalam mengatur wilayah otonominya. Dengan kata lain terdapat individual power dalam pelaksanaan kewenangan daerah yang diemban oleh pemerintah daerah yang tidak terikat dengan pemerintahan pusat. Dimana daerah punya legitimasi kuat untuk mau membawa kemana pembangunan didaerahnya. Hanya sebagian kecil peran pusat dan tujuan pembangnan yang diarahkan kesana, namun selebihnya pemerintah daerahlah yang punya kewenangan. Artinya apa, yang jelas kita akan melihat bahwa dalam pemerintahan skala nasional pemerintah pusat memiliki tuntutan yang besar dari masyarakat namun mereka hanya memiliki otoritas yang kecil. Jadi bagaimana pemerintah pusat menjalankan pemerintahan yang sebegitu besar dengan tuntutan yang besar pula tapi hanya dengan otoritas yang kecil.

Hanya peranan dan kedudukannya saja yang mewakili dan menjadi simbol dari negara dan bangsa. Namun dalam aspek pemerintahan maka menurut hemat saya otonomi daerah setidaknya telah memangkas juga kewenangan dan otoritas pusat. Karena hal-hal yang berkaitan langsung dengan daerah dan wilayah-wilayah provinsi, kota, atau kabupaten sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah yakni Gubernur dan Walikota/ Bupati bukan lagi menjadi kewenangan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s