Bulan: Januari 2014

Optimalisasi Informasi untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan Tinggi


IMG_2031 “Setiap warga Negara Berhak mendapat pendidikan”
 (pasal 31 UUD 1945)

Kutipan pasal Undang-undang Dasar 1945 tersebut kiranya sudah sering kita dengar ataupun lihat dalam tulisan-tulisan ilmiah ataupun  diskusi-diskusi lainnya.  Isi pasal tersebut tampaknya terlalu ideal menggambarkan hal yang harus diperbuat  penyelenggara negara dalam mengurusi  pendidikan rakyatnya. pasal tersebut menjadi dasar keluarnya kebijakan terkait pendidikan diindonesia namun implementasi dari kebijakan tersebut tak terdengar gaungnya sampai keseluruh pelosok negara. Fakta menyatakan bahwa meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dalam kurun waktu 10 tahun antara 2003 sampai tahun 2013 ini tidak menunjukkan keseimbangan dengan pemerataan pendidikan menengah atas dan tinggi. Pasalnya Angka partisipasi pendidikan tinggi masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan pendidikan dasar dan menengah. Angka partisipasi terhadap perguruan tinggi hanya berkisar dimana partisipasi peguruan tinggi hanya 18,7 % saja. [1]

Hal ini setidaknya menunjukkan adanya celah yang mestinya dioptimalkankan oleh pemerintah agar terwujudnya tujuan negara sebagaimana yang terdapat dalam alinea ke 4 pembukaan UUD 1945 Yakni “Mencerdaskan Kehidupan bangsa”.[2] Diantara permasalahan pendidikan yang ada hari ini adapun yang menjadi titik yang menjadi sorotan adalah pemahaman bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai hari ini masih banyak diantara masyarakat yang belum mengerti tentang keterkaitan antara pendidikan dan taraf hidup ataupun kesejahteraan. Rendahya kesadaran terhadap hal tersebut acapkali dianggap sebagai penyebab rendahnya pula prosentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Tanggung jawab pemerintah sesungguhnya bukan hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kebijakan terkait pendidikan tetapi diatas semua itu adalah memberikan penyadaran dan edukasi secara langsung tentang urgensi pentingnya pendidikan bagi kehidupan.  Karena dengan pemahaman dan kesadaran yang baik dari masyarakat akan pentingnya suatu pengajaran dan pendidikan maka akan secara otomatis menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pendidikan khususnya pendidikan menengah dan tinggi.

Banyaknya  kebijakan yang menfasilitasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pendidikan menengah dan tinggi pun sampai hari ini dirasa belum maksmal. Minimnya informasi yang sampai ke pelosok masyarakat menjadi penyebab utama tumpulnya kebijakan  kebijakan yang dilakukan. Paradigma masyarakat tentang mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dirasa masih lebih dominan dimasyarakat dibanding informasi-informasi kemudahan yang telah disediakan oleh pemerintah. Seperti halnya program wajib belajar 9 dan 12 tahun atau kemudian program pembiayaan Bidik misi bagi Perguruan Tinggi gaungnya meredam dan tak terdengar di pelosok-pelosok negeri. Sehingga minimnya informasi ditambah ketiadaan integrasi terkait perluasan informasi kebijakan tersebut membuat peningkatan tidak tajam. Adapun tujuan penulisan essay ini adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pendidikan menengah dan tinggi pada umumnya selain itu memberikan alternatif cara perluasan informasi agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

  1. A.     Pembahasan

Minimnya pemahaman ditambah rendahnya informasi yang diberikan dirasa menjadi penyebab utama belum optimalnya pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah terkait pendidikan. Tingginya angka penduduk usia 15-21 tahun ( usia pendidikan menengah dan tinggi) yang mana jika kita kaitkan dengan data partisipasi pendidikan pada SMA dan PT menunjukkan ketimpangan yang cukup besar. Sampai hari ini jumlah mahasiswa yang terdidik di indonesia barulah mencapai 4,6 juta jiwa sedangkan yang berada dalam rata-rata usia tersebut berjumlah 25 juta jiwa.

Jika ditelaah lebih lanjut apakah benar faktor ekonomi masyarakat yang menjadi penyebab utamanya, ataukah ada faktor lain selain hal tersebut yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi dalam pendidikan tinggi. hal ini menunjukkan kejanggalan jika kita melihat duduk permasalahn tersebut dari segi pendanaan, pasalnya anggaran pendidikan sebagai mana yang termaktub dalam pasal 21 ayat 2 UU No 2 TAHUN 2010 tentang  Perubahan atas UU No 47 tahun 2009 tentang Anggaran pendapatan belanja Negara tahun 2010 dinyatakan bahwa:

  1.  Anggaran pendidikan adalah sebesar  Rp225.229.295.262.400,00 (dua ratus dua puluh lima triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).
  2. Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp1.126.146.476.312.000,00 (satu kuadriliun seratus dua puluh enam triliun seratus empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).[3]

Dari kutipan pasal tersebut kita bisa mengetahui bahwa seungguhnya ada porsi yang besar dari segi anggaran yang sudah dipertimbangkan oleh pemerintah untuk pendidikan yang mana dengan jumlah tersebut mestinya bisa dioptimalkan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Hal ini juga bisa dilihat melalui keberadaan program-program penunjang yang menyita anggaran namun belum maksimal menammpung kebutuhan masyarakat. Adapun yang menjadi point penting dari permasalahan pemerataan pendidikan seperti yang diungkapkan diatas adalah masalah pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk ikut serta dalam pendidikan ditaraf yang lebih tinggi.

Hal ini utamanya masih kental betul jika kita coba telisik lebih lanjut perbandingan kepedulian masyarakat tentang pendididikan antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan. Tentu kita akan mendapati ketimpangan yang tajam dimana masyarakat kota memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi dibanding pedesaan. Artinya masyarkat perkotaan secara umum melihat bahwa pendidikan menengah dan tinggi adalah hal yang penting untuk dicapai demi meninggkatkan kesejahteraan. Disisi lain dipedesaan atau dipelosok secara umum bisa dkatakan berlainan karena secara sosial dengan keterbatasan informasi dan kontak sosial masyarakat dipelosok lebih memilih untuk bekerja dibanding sekadar kuliah selama beberapa tahun lantas bekerja. Dikaitkan dengan peran pedesaan menyediaakan kebutuhan penunjang bagi perkotaan maka paradigma untuk bekerja lengsung dibanding menempuh pendidikan menjadi hal yang dominan dimasyarakat.

Maka dalam hal ini perlu penyikapan yang serius dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Solusi permasalahan ini buka lagi dilakukan dalam ranah kebijakan saja, namun perlu langkah kongkrit yang digunakan untuk membentuk paradigma baru masyarakat tentang pendidikan. Peran pemerintah semestinya tidak lagi sebatas kreator regulasi semata namun juga memastikan regulasi yang telah dibuatnya bisa berjalan dan diterima oleh masyarakat. Perlu ada inovasi dalam pelaksanaan dan implementasi program-program pemerintah. Jangan sampai  dengan pengalokasian dana yang besar tidak berdampak bagi meningkatkannya akses pendidikan masyarakat.

Optimalisasi pertama yang mesti dilakukan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan menengah dan tinggi adalah inovasi dalam publikasi program-program yang sudah dibuat. Studi kasus inforamasi Bidik misi misalnya, perlu adanya cara baru yang bisa menembus segala lapisan masyarakat baik kota maupun desa agar faham tentang adanya kemudahan untuk berkuliah tanpa harus mengeluarkan biaya. Pemerintah setidaknya harus mengerti sudut pendang masyrakat lalu kemudian mengarahkan paradigma tersebut kepada paradigma baru dengan sebuah alternatif. Pemahaman masyarakat tentang mahalnya biaya pendidikan mesti diredam, dan diluruskan bahwa terkait pembiayaan terhadap pendidikan tinggi dimungkinkan adanya jalur khusus yang pemerintah sediakan. Dan jalur tersebut diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan dari segi ekonomi. Adapun terkait cara penanaman informasi tersebut pemerintah bisa menggunakan banyak cara yang memang sudah tersedia dan mestinya pemerintah bisa optimalkan. Salah satunya adalah mengoptimalkan fungsi pemerintahan terkecil dari kota ataupun kabupaten untuk mempublikasikan program tersebut. Contohnya kelurahan ataupun kantor kecamatan atau deaprtement sosial yang mana sebetulnya bisa dimanfaatkan sebagai sarana publikasi program-program pemerintah terkait pendidikan yang kemudian bekerjasama dengan dinas pendidikan setempat.

Selain berbasis informasi unit pemerintahan terkecil disektor kota atau kabupaten seperti kelurahan atau kecamatan tersebut bisa juga membantu terlibat dalam wujud pendataan. Pendataan ini berkaitan dengan pendataan berapabanyak warga kurang mampu didaerah tersebut yang kemudian beranggotakan keluarga yang masuk dalam usia 17-24 tahun (usia rata-rata menegah atas dan perguruan tinggi). untuk kemudian data tersebut diutamakan dan digunakan sebagai acuan dasar pemetaan masyarakat yang membutuhkan dalam hal ekonomi namun berpeluang untuk mendapat kemudahan untuk melanjutkan keperguruan tinggi. Adapun alternatif cara yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan  informasi tentang kemudahan yang pemerintah sediakan adalah berbasis integrasi fungsi setiap segmen pemerintahan.

Dimana yang dimaksud dengan integrasi fungsi setiap segmen pemerintahan adalah melibatkan semua elemen pemerintahan untuk ikut serta mempublikasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Termasuk diantaranya segala kemudahan yang memang sudah pemerintah sediakan namun keterbatasan akses masyarakat menjadi buta akan hal tersebut. Karena lewat integrasi keterlibatan banyak pihak yang ikut menyentuh langsung kesadaran masyarakat disemua lini kehidupan ini maka secara berangsur-angsur pemahaman masyarakat pasti dapat membaik. Dengan harapan melalui Pemberian pemahaman yang baik ini masyarakat menjadi tergugah dan mau terlibat dalam melaksanakan pendidikan tinggi.

Selain itu jika ingin lebih dalam lagi pemerintah harus membuat cara-cara kreatif untuk turun langusng memberikan pemahaman kepada masyarakat berbasis non regulating. Misalnya membuat mobil pusat informasi keliling yang fungsinya adalh memberikan informasi terkait pendidikan dan kemudahan yang bisa didapat secara langsung kepada masyarakat dipelosok. Terutama masyarakat yang dalam hal ini sudah dipetakan sebagai masyarakat yang minim informasi nmun terdapat banyak objek terkait kebijakan yaitu masyarakat berusia 15-22 tahun diusia pendidikan menengah dan tinggi. adapun tugas dari mobil keliling ini adalah mengedukasi, mengontrol juga memberikan layanan dan menghimpun unit pemerintahan dibawah kecamatan ataupun kelurahan misalnya RT/RW agar mengetahui informasi pendidikan. Karena unit pemerintahan paling kecil dibawah kelurahan adalh RT/RW tersebut yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sekarang bukanlah saatnya lagi pemerintah membuat sekedar regulasi tanpa pengawasan langsung memastikan masyarakat mengerti dan mengetahui namun sekarang pemerintah harus putar cara agar masyarakat bisa sadar dan tergerak mengikuti aturan dan atau standart yang telah pemerintah sediakan. Kecenderungan sosial memunculkan fakta menarik dilapangan bahwa masalah selesai dengan lebih cepat disaat sistem yang dibuat langsung bersentuhan dengan masyarakat. Adapun fungsi hukum dan regulasi yang dibuat adalah untuk memastikan dan juga memberikan koridor ketetapn yang bisa ditempuh.

Dilain sisi segi implementasi kebijakan menuntut pemerintah berinovasi dan kreatif untuk melaksanakan kewajibannya agar tujuan tercapai. Adapun cara optimalisasi pendidikan diindonesia mesti dikuatkan dari segi optimalisasi informasi terkait pemahaman dan penyadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Adapun segi peraturan dan kebijakan sebenarnya sudah cukup mengakomodir hanya saja banyak yang perlu dievaluasi terkait implementasi dan juga penanganan sehingga pemerintah harus memperbaikinya agar masyarakat dapat meilai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan tujun negara dalam hal ini mencerdaskan kehidupan bangsa.

  1. B.     Penutup

Adapun kesimpulan yang bisa ditarik dari penulisan ini adalah bahwa masalah ketidakmerataan pelakasanaan pendidikan di Indonesia dan penurunan tingkat partisipasi pendidikan tinggi dibandingkan dengan tingkat dibawahnya bukanlah disebabkan oleh faktor regulasi atau kebijakan semata.  Permasalahan tersebut lebih disebabkan pada minimnya informasi yang memperbaiki pemahaman masyarakat serta kurangnya edukasi yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Adapun hal yang apat diperbuat untuk mengoptimalkan pendidikan demi terwujudnya kesejahteraan ditengah masyarakat adalah mengintegrasikan elemen pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk memberikan informasi dan edukasi terkait pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pendiidkan dalam meningkatkan kesejhteraan masyarakat.

Pernulis yakin dengan informasi dan pemberian pemahaman yang benar kepada masyarkat paradigma yang selama ini membatasi masyarakat untuk ikut serta dalam pendididikan tinggi dapat diredam serta angka partisipasinya bisa semakin meningkat. Adapun cara yang dapat dilakuaka pemerintah adalah melakukan inovasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sentuhan langsung terhadap masyarakat dengan ikut melibatkan institusi pemerintahan terkecil disetiap kota/kabupaten juga bisa digunakan untuk mendesak masyarakat untuk tergerak ikut serta dalam pendidikan. Selain itu monitoring langsung untuk memastikan semua masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dari pemerintah juga mesti ditingkatkan. Agar masyarakat memahami bisa pentingnya pendidikan lalu tergerak dan termotivasi untuk ikut serta dalam pendidikan dan bisa mencapai derajat kesejahteraannya. Untuk kehidupan masyarakat dan bangsa dan negara yang lebih baik dimasa mendatang.

Apa itu masyarakat dan hubungannya dengan Ekonomi

Image

Masyarakat adalah organisasi manusia yang anggotanya saling berhubungan satu sama lain. Secara makna kata masyarakat mengacu pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang  teratur yang mengutamakan hubungan timbal balik antar sesama anggota masyarakat.  Masyarakat secara umum juga merupakan kelompok yang terdiri dari indiviu-individu yang memeliki ketergantungan anatar satu dan yang lain dalam memenuhi kepentingan hidup yang berbeda-beda antar anggota yang satu dengan yang lain. Dalam masyarakat sangat dimungkinkan untuk terjadinya simbiosis atau hubungan saling timbal balik dalam berbagai aspek kehidupan.

Simbiosis yang terjadi bisa beranekaragam ada  timbal balik yang saling menguntungkan namun ada juga hubungan timbal balik dimana hanya ada sebelah pihak yang diuntungkan dan yang lain tidak. Simbiosis terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat ini terjadi secara alamiah dan tetap dipertahankan dengan maksud untuk menciptakan keselarasan hidup dan kenyamanan bersama dalam bermasyarakat. Adapun hubungan timbal balik yang jelas terjadi ditengah masyarakat bisa kita lihat dari kegiatan ekonomi.

Manusia sebagai makhluk sosial juga merupakan makhluk ekonomi. Yang memiliki keinginan atau kecenderungan  untuk memuaskan dirinya dengan memenuhi  kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan maupun kebutuhan sekunder seperti pendidikan, transportasi dan barang-barang rumah tangga. Oleh karana itu masyarakat secara umum punya hubungan yang erat dengan ekonomi, karena masyarakat akan berusaha mencapai kepuasaan untuk memenuhi kebutuhannya.

Secara pemenuhan kebutuhan, masyarakat mempunyai kekhawatiran yang besar dalam kelangsungkan hidupnya hal ini bisa dilihat dari munculnya persaingan-persaingan antar kelompok individu didalam suatu kelompok itu sendiri yang kemudian membuat timbulnya kompleksitas dan hubungan timbal balik yang ada. Biasanya persaingan yang ada meliputi pemilihan sumber daya dan penekannya pada aspek faktor produksi agar sektor produksi yang dijalankan oleh masing- masing kelompok itu bisa terus berjalan ditengah kelangkaan yang ada. Masyarakat secara keseluruhan adalah sebagai subjek pelaku ekonomi yang memiliki potensi yang baik dalam menghasilkan out put baik barang dan jasa jika kemudian masyarakat itu sendiri mau berkomitmen untuk melakukan kegiatan ekonomi secara profesional.

Output yang dihasilkan pun kemudian bisa berguna dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam mengembangkan faktor- faktor produksi yang ada dasar dari pengembangan hal tersebut harus dilandasi dengan sifat kreatif, kritis dan inovatif. Kesejahteraan anggota masyarakat secara ekonomi bisa ditentukan dari seberapa besar masyarakat itu bisa mengolah faktor produksi yang ada itu kemudian di jual dan memiliki nilai. Jika kemudian pengelolaan yang dilakukan masyarakat itu baik maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan berlaku sebaliknya jika kemudian pengelolaan sumberdaya sebagai faktor produksi yang ada dimasyarakat kurang baik maka akan menimbulkan kesenjangan antar sesama anggota masyarakat dalam satu masyarakat tersebut. Selain melakukan kegiatan produksi masyarakat juga memiliki hubungan yang erat dengan prilaku Ekonomi atau nilai nilai dalam ekonomi itu sendiri sebab masyarakat juga melakukan konsumsi dan distribusi atau pemerataan, baik pemerataan pendapatan atau pemerataan output hasil produksi.

Oleh karena itu masyarakat secara umum memiliki kaitan yang erat dengan ekonomi. Karena masyarakat adalah organisasi manusia yang butuh untuk terpenuhi kebutuhannya dengan cara saling timbal balik antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Selain itu masyarakat juga melakukan kegiatan- kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi dan distribusi oleh karena itu masyarakat juga masuk kedalam pelaku ekonomi. Masyarakat juga secara tidak langsung menjadi bagian utama yang potensial untuk meningkatkan kesejahtraan manusia. Baik level rendah seperti misalnya kelompok manusia itu sendiri atau pun secara luas sebuah negara jika kemudian pengelolaan yang dilakukannya baik.

Mahasiswa dan Masyarakat

IMG_20140105_043903

Mahasiswa secara definitif bisa diartikan sebagai sekelompok orang yang menimba Ilmu atau melakukan proses pembelajaran dalam ruang lingkup akademik di Institusi pendidikan Tinggi. Mahasiswa secara sosiologis dipandang oleh masyarakat memiliki derajat keilmuan dan pengetahuan yang lebih tinggi dibanding Siswa. Selain karena faktor usia yang relatif produktif sebagai bagian dari masyarakat, mahasiswa juga dianggap mampu memberikan analisa dan respon langsung dari kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Baik melalui Tulisan, lisan, ataupun penyampaian langsung yang dapat mewakili aspirasi dan penilain masyarakat terhadap pemerintah.  Hal ini lah yang memengaruhi peran dan tanggung jawab seorang mahasiswa di hadapan masyarakat.

Mahasiswa dan masyarakat dalam struktur sosial adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya. Mahasiswa adalah bagian penting dari masyarakat yang satu sama lain saling memengaruhi dalam turut andil memberikan aspirasi kepada pemegang kekuasaan. Mahasiswa lewat keterjangkauan Informasi dan tingkat intelektualitas yang tinggi diharapkan mampu memberikan pencerdasan dan kontribusi positif terhadap kehidupan bangsa. Disisi lain masyarakat dengan keheterogenan dan berbagai potensi didalamnya juga mampu bersinergi untuk ikut terlibat aktif memeberikan dukungan dan penilaiannya terhadap kondisi bangsa dan Negara. Yang mana keduanya akan berujung pada terciptanya kesejahtraan dan kemakmuran bangsa.

Menelisik kembali pada sejarah, mahasiswa dan masyarakat pernah mengalami puncak hubungan yang begitu emosional pada peristiwa tahun 1998. Dimana antara mahasiswa dan masyarakat keduanya terlibat langsung dalam merespon keberadaan pemerintah kala itu. Mahasiswa sebagai motor penggerak menghidupkan kembali cahaya harapan masyarakat yang kala itu padam karena kepemerintahan yang diktator dan berat sebelah. Hingga akhirnya kedua elemen tersebut mampu merubah kondisi pra 1998 menuju era reformasi hingga hari ini. Namun jika kita perhatikan kondisi kekinian, keterkaitan dan hubungan antara mahasiswa dan masyarakat tidak sebaik pada masa reformasi kala itu.

Keterlibatan mahasiswa dalam ikut serta merespon kebijakan pemerintah kini tidak lagi membangkitkan semangat perubahan ditegah masyarakat. Begitupun masyarakat, mereka memilih jalannya sendiri untuk mencapai aspirasinya. Sehingga antara mahasiswa dan masyarakat mulai tak seiring sejalan dalam menyuarakan aspirasi. Mahasiswa dianggap tidak lagi peka terhadap kebijakan –kebijakan yang dikeluarkan, respon yang dilakukan dianggap tumpul karena hanya bersifat kajian dan bahasan teoritis tanpa adanya langkah konkrit penyelesaian. Hal ini yang membuat semangat perubahan dikalangan masyarakat mulai meredup pasca 1998.

Adapun yang menjadi titik penting dari mulai melonggoranya kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa hari ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah mengendurnya pola hubungan interaksi langsung dari mahasiswa terhadap kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak lagi merasa terwakili aspirasinya oleh mahasiswa. Mahasiswa kerap dianggap terlalu berkutat pada urusan akademik tanpa memikirkan nasib dan kondisi sosial masyarakat disekitarnya. Selain itu, terjadi kesenjangan informasi dan kebersatuan pemikiran antara mhasiswa dan masyarakat. Dimana mahasiswa kini tidak lagi memeberikan pencerdasan positif ditengah masyarakat. Sehingga terkesan ada jarak diantara mahasiswa sebagai kaum akademik dan masyarakat yang merasakan langsung kebijakan-kebijakan dari pemerintah.

Kondisi tersebut hanya bisa membaik jika mahasiswa dalam  hal ini mencermati kondisi sosial masyarakat dari atas sampai ke akar rumput secara tuntas dan  tajam. Menggali sebanyak-banyaknya respon dari masyarakat, menampung aspirasinya, dan  turut merasakan  apa  yang  masyarakat rasakan. Mewujudkan  mahasiswa sebagai pemuda yang  tidak hanya berprestasi akademik namun juga baik dan dipercaya secara sosial. Dan hal tersebut juga menjadi hal yang  penting untuk dicatat dan diperhatikan. Sebab banyak diantaranya kondisi dimana masyarakat dan  mahasiswa saling membutuhkan  peranannya  satu sama lain sebagai  penggerak perubahan. Dan hal itu semata-mata dilakukan  untuk mewujudkan kesejahtraan dan kemakmuran kepada bangsa dan  negara sebagaimana yang dicita-citakan pendahulu dan pendiri bangsa. Dan harapan itu selalu ada.

Nurfahmi Islami Kaffah

PERBANDINGAN TEORI PERCOBAAN, PENYERTAAN & GABUNGAN ANTARA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM & BARAT

PERBANDINGAN TEORI PERCOBAAN, PENYERTAAN & GABUNGAN ANTARA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM & BARAT

IMG_6381

Percobaan Menurut Hukum pidana Islam dan Barat

Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Hukum Pidana Barat

pada dasarnya penjelasan mengenai percobaan secara langsung berdasarkan hukum pidana islam tidak dijelaskan secara khusus. Namun ada hal yang mngkkin bisa dipersamakan dengan hal itu yakni dinamakan jarimah tidak selesai. Teori percobaan  sendiri dalan hukum pidana Islam, tidak dibicarakan secara rinci oleh para fuqaha. Hal ini disebabkan oleh karena:(1)     percobaan melakukan tindak pidana tidak dikenanakan hukuman hadd atau qisas. Tetapi dengan hukuman ta’zir.

(2)     Dengan adanya aturan-aturan hukum mengenai tindak pidana ta’zir, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta’zir dijatuhkan atas setiap perbuatan ma’siat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman hadd atau qisas. Dalam hukum pidana Islam, percobaan disebut sebagai jarimah tidak selesai yang tetap dikenakan hukum selain hadd dan qisas.

Adapun pendirian syara tentang percobaan melakukan tindak pidana lebih mencangkup kepada hukum-hukum positif. Sebab menurut syara setiap perbuatan sekalipun itu tidak selesai disebut maksiat yang dijatuhkan hukuman, dan dalam hal ini tidak ada kekecualian terhadapnya.      Adapun fase yang ada dalam tindak pidana adalah pemikiran dan perncanaan, persiapan dan pelaksanaan. Adapun dalam hukum pidana islam yang dimaksud dengan tindakan pidana adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tindak pidana itu sendiri. Jadi ukuran perbuatan dalam percobaan yang dapat dipidana adalah jika perbuatan tersebut berupa maksiat.

Percobaan/ pogging dalam hukum pidana barat berarti suatu upaya mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Adapun ketentuan mengenai percobaan ini diatur dalam pasal 53 KUHP. Dimana percobaan dalam melakukan kejahatan dikenakan hukuman pidana jika si pelaku sudah nampak dengan permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan ini tidak selesai hanya sebagai akibat dari hal-hal yang tidak tergantung dari kemauan si pelaku. Jadi tindak pidana percobaan dalam hukum pidana Barat mengacu pada suatu tindak pidana sudah diawali dengan permulaan pelaksanaan ataupun yang belum tercapai pada tujuannya karena hal yang disebabkan diluar kehendak pelaku.
  • Persamaan dan perbedaan

Adapun Pada hukum pidana Islam dan barat terdapat beberapa kesamaan diantaranya adalah sama-sama menjatuhkan hukuman bagi yang melakukan pelaksanaan tindak pidana dalam hal ini pelaksanaan yang tidak selesai. Hal ini menyimpulkan bahwa hukum pidana barat dan islam sama-sama bertumpu pada ada atau tidaknya suatu “perbuatan pelksanaan“ dalam suatu tindakan pidana sebagai tolok ukur bisa dihukumnya suatu tindak pidana. Adapun bentuk kesamaan lain adalah sama-sama mengenyampingkan fase sebelum pelaksanaan baik itu fase pemikiran maupun perencanaan dimana dalam hukum pidana Islam maupun barat, sama-sama tidak menjatuhkan hukuman pada kedua hal tersebut.

                Adapun dalam pidana islam tidak ada pengecualian terhadap percobaan yang terdapat maksiat didalamnya, perbuatan itu tetap dijatuhi hukuman. Adapun dalam hukum barat berbeda, hukum barat memisahkan mana yang kejahatan mana yang pelanggaran. Dimana dalam kejahatan maka bentuk percobaannya dijatuhi pidana, sedangkan bentuk pelanggarannya tidak.

 Penyertaan Menurut Hukum pidana Islam dan Barat

Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Hukum Pidana Barat

                Pada dasarnya Dalam hukum pidana Islam, para fuqaha membedakan penyertaan ini ke dalam dua bagian, yaitu:

  1.  Turut berbuat langsung (isytirak-mubasyir), orang yang melakukannya disebut syarik mubasyir . terjadi apabila seorang syarik musyakir tersebut menjad kawan nyata dalam pelaksanaan tindak pidana. Adapun Para fuqaha mengadakan pemisahan apakah kerja sama dalam mewujudkan tindak pidana terjadi secara kebetulan (tawafuq), atau memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya (tamalu). Pada tafawuq, para peserta berbuat karena dorongan pribadi dan fikirannya yang timbul seketika itu, seperti yang sering terjadi pada kerusuhan atau perkelahian secara keroyokan. Berbeda dengan tamalu, para peserta telah bersepakat untuk berbuat sesuatu tindak pidana dan menginginkan bersama terwujudnya hasil tindak pidana tesebut, serta saling membantu dalam melaksanakannya. kebanyakan fuqaha berpendapat, tanggung jawab tawafuq terbatas pada perbuatannya saja, tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan peserta lain. Namun pada tamalu, para peserta harus bertanggung jawab atas perbuatannya secara keseluruhan.
  2. Turut berbuat tidak langsung (isytirak ghairul mubasyir/ isytirak bit-tasabbubi), orang yang melakukannya disebut syarik mutasabbib. Turut berbuat tidak langsung terjadi apabila orang ini menjadi penyebab adanya tindak pidana tersebut baik karena penghasutan, janji-janji atau menyuruh, atau memberi bantuan namun tidak ikut serta. Intintya orang ini berada di belakang layar terjadinya pidana.
Penyertaan  secara singkat berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Hal ini bisa dilihat lebih lanjut dalam Rumusan perundang-undangan tentang teori penyertaan terdapat pada pasal 55 dan 56 KUHP. Dimana dalam pasal ini bisa disimpulkan terdapat lima golongan peserta tindak pidana, yaitu :

  1. yang melakukan perbuatan (plegen, dader),
  2. yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader),
  3. yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader),
  4. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker),
  5. yang membantu perbuatan (medeplichtig zijn, medeplichtige)

yang mana masing-masing dari lima golongan ini memiliki kriteria dan akibat hukum yang berbeda- beda terkait pidana yang akan dijatuhkannya

 

  • Persamaan dan Perbedaan

Persamaan antara hukum pidana Islam dengan berat dalam hal turut berbuat tidak langsung dimana baik yang menghasut maupun yang menyuruh melakukaan ialah hukumannya sama dengan pelaku utama. adapun pembedaan mendasar terkai pemisahan dan pembagian bentuk-bentuk penyertaan antara hukum barat dan hukum islam dimana Pada hukum barat penyertaan dibagi kedalam 5 bagian yaitu

  1. orang yang melakukan (pleger),
  2. orang yang menyuruh melakukan (doen plegen),
  3. turut melakukan (mede pleger),
  4. membujuk (uitloken) dan
  5. membantu melakukan (medeplichtige).

Sehingga dari masing-masing pembagian tersebut memiliki dampak hukum yang berbeda-beda. sedangkan pada hukum pidana Islam hanya dibagi menjadi 2 bagian yaitu turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung. Dengan begitu maka hukuman yang diancamkan sifatnya sama yakni hukuman ta’zir.

Gabungan Menurut Hukum pidana Islam dan Barat

Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Barat

 

                Teori ini pada dasarnya sudah dikenal sedari dulu oleh para Fuquha, namun dalam hukum pidana Islam, dibatasi oleh teori lain yaitu teori saling memasuki atau melengkapi (tadakhul) dan teori penyerapan atau al- Jabbu.Menurut teori tadakhul, (hanafi,1967,331-334) dimana yang berlaku adalah dua teori dibawah ini

  1. teori saling melengkapi, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman. Teori ini didasarkan oleh dua pertimbangan
    1. hukum di bentuk untuk memberikan pengajaran
    2. meski perbuatan berganda hukuman yang diberikan bisa saling melengkapi, cukup satu hukuman
    3. Teori penyerapan al-Jabbu, adalah menjatuhkan suatu hukuman dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Contohnya hukuman mati, yang mana pelaksanaannya menyerap hukuman-hukuman lain.

 

                Gabungan tindak pidana terjadi bila si pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dan diataranya itu belum ada keputusan hakim berkekuatan hukum tetap. Rumusan ketentuan mengenai Gabungan diatur didalam KUHP pasal 63 sampai 71. Dimana bentuk-bentuknya sebagai berikut:

  1. Seseorang dengan satu perbuatan melekukan beberapa tindak pidana. Hal ini dinamakan concursus idealis
  2. Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindakan pidana tetapi tidak ada hubungannya ( perbuatan yang dilanjutkan)
  3. Seseorang melakukan beberapa perbuatan tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing adalah tindakan pidana, concursus realis.gabungan sebenarnya

 

Persamaan dan Perbedaan

                Persamaannya antara hukum pidana Islam dan hukum pidana barat, tedimana keduanya sama-sama. mengenal pengulangan tindak pidana atau residif,  mengenal teori penyerapan, dalam penjatuhan pidana

Dalam hukum islam, islam memandang dengan cara yang lebih sederhana dan gambalang yakni dengan hanya 2 bagian yaitu teori saling memasuki/ melengkapi  dan penyerapan. Seddangkan pidana barat, mengunakan 4 teori gabungan terdiri dari teori penyerapan, penyerapan yang dipertajam, kumulasi murni, dan kumulasi terbatas. Yang kemudian secara prinsip setidaknya berbeda. Sehingga akan turut memengaruhi hasil putusan yang dikeluarkan terkait isu teori gabungan tindak pidana.

Dampak dari Otonomi Daerah dan Pengaruhnya Otoritas Pemerintahan Pusat

BdHMh9JIIAAE0zx

Berawal dari terbukanya sistem otonomi daerah dalam kaitannya penerapan UU No. 32 Tahun 2004 kini semakin memberikan peluang serta kesempatan kepada daerah-daerah untuk bisa mengatur kepemerintahan didaerahnya secara mandiri dan sendiri-sendiri. Adapun dengan keberadaan UU ini semakin menegaskan pula kepada kita bahwa setidaknya pemerintahan pusat telah mengamanahkan kepada pemerintahan daerah mengenai pengelolaan pengembangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi negara secara langsung kepada pemerintahan daerah. Adapun secara mudah kita bisa menyebut bahwa pemerintah daerah lah yang bertugas secara substansial sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi pembangunan dan juga fungsi meningkatkan kesejahteraan berdasarkan rencana pembangunan masing masing daerah. Dan berdasarkan pada acuan pembangunan Nasional dari pemerintah pusat.

Penerapan UU otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya merupakan dasar pelaksanaan pemerintahan  daerah di Indonesia. UU otonomi daerah di Indonesia merupakan payung hukum yang melandasi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemerintahan  daerah di bawah UU Otonomi daerah seperti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan seterusnya. UU otonomi daerah itu sendiri  merupakan  implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem tata negara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: “Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”[1]

Adapun pemerintahan daerah  dan penerapan otonomi daerah di Indonesia diawali sejak gerakan reformasi 1998. Dimana tepatnya pada tahun 1999 UU otonomi daerah  mulai diberlakukan tercermin pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Hingga akhirnya setelah adanya kritik dan penyempurnaan dan judicil review atas UU tersebut lahirlah UU  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hingga regulasi ini terus bergulir dan menemui ujungnya pada perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.[2] Adapun Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan dinamika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Adapun hal ini juga berdampak langsung mengenai peran dan fungsi dari perangkat daerah yang ada di masing-masing daerah.

Dari lahirnya regulasi diatas kalau kita mau membaca seksama mekanisme dan kewenangan yang diatur oleh rangkaian UU itu semakin mempertegas dan memperkuat kewenangan daerah dalam mengatur wilayah otonominya. Dengan kata lain terdapat individual power dalam pelaksanaan kewenangan daerah yang diemban oleh pemerintah daerah yang tidak terikat dengan pemerintahan pusat. Dimana daerah punya legitimasi kuat untuk mau membawa kemana pembangunan didaerahnya. Hanya sebagian kecil peran pusat dan tujuan pembangnan yang diarahkan kesana, namun selebihnya pemerintah daerahlah yang punya kewenangan. Artinya apa, yang jelas kita akan melihat bahwa dalam pemerintahan skala nasional pemerintah pusat memiliki tuntutan yang besar dari masyarakat namun mereka hanya memiliki otoritas yang kecil. Jadi bagaimana pemerintah pusat menjalankan pemerintahan yang sebegitu besar dengan tuntutan yang besar pula tapi hanya dengan otoritas yang kecil.

Hanya peranan dan kedudukannya saja yang mewakili dan menjadi simbol dari negara dan bangsa. Namun dalam aspek pemerintahan maka menurut hemat saya otonomi daerah setidaknya telah memangkas juga kewenangan dan otoritas pusat. Karena hal-hal yang berkaitan langsung dengan daerah dan wilayah-wilayah provinsi, kota, atau kabupaten sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah yakni Gubernur dan Walikota/ Bupati bukan lagi menjadi kewenangan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.